Menurut Ridwan, catatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Erna Sugiarti Kepala Disnakertrans adalah sosok yang sangat sederhana.
Ridwan menyebutkan, dari catatan LHKPN yang diumumkan KPK pada 2021 periodik awal menjabat memiliki total harta kekayaan sekitar Rp.179,9 juta. Dengan rincian tanah dan bangunan Rp.300juta, dan hutang sekitar Rp.120juta.
Namun, lanjut Ridwan, di periodik 2022 LHKPN Erna Sugiarti Kadisnakertrans mencatatkan harta kekayaan di LHKPN sebesar Rp. 441,8 juta. Naik sekitar Rp.200 juta dari LHKPN 2021. Dengan rincian tanah dan bangunan Rp.500 juta, kas dan setara kas sekitar Rp. 1 juta, dan hutang sekitar Rp.59 juta. Dengan demikian kenaikan harta tersebut seiring naiknya aset tanah dan bangunan yang ia akui sebagai miliknya.
“Ya, sangat sederhana memang LHKPN Kadisnaker ini, meski di Dinasnya memegang Anggaran yang cukup besar. Tentu kita bersyukur memiliki pejabat yang sederhana,” ungkap Ridwan.
Saat ditanya apakah LHKPN untuk seorang Kadis sebesar itu rasional, apalagi tidak mencatatkan kendaraan baik mobil maupun motor. Ridwan mengatakan hal itu tentu ranah kewenangan KPK untuk mengklarifikasi kebenarannya.
“Mungkin itu nanti ranah klarifikasi KPK, apakah catatan LHKPN itu sudah berikut aset suami ataukah anak, dan lainnya nanti itu biar KPK saja yang klarifikasi dan menyimpulkan wajar atau tidaknya,” terangnya
Saat ditanya pada saat pelaporan LHKPN Pejabat Pemkab Garut Ke KPK pada 06 September 2023 lalu apakah pejabat ini juga turut dalam pengaduan, Ridwan tidak membenarkan, tapi ia juga tidak menyanggahnya.
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues
