LOCUSONLINE – Presiden Jokowi mengumpulkan sejumlah menteri kabinetnya untuk membahas soal permasalahan Rempang Eco City di Pulau Rempang, Kepulauan Riau, di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (25/9/2023). Jokowi meminta agar konflik Rempang diselesaikan dengan cara kekeluargaan.
“Tadi Bapak Presiden dalam arahan rapat, pertama adalah untuk penyelesaian masalah Rempang harus dilakukan secara baik secara betul-betul kekeluargaan. Dan tetap mengedepankan hak-hak dan kepentingan masyarakat di sekitar di mana lokasi itu diadakan,” ucap Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia usai rapat di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (25/9/2023).
Menurut dia, Jokowi meminta agar penyelesaian konflik Rempang melibatkan kementerian-kementerian lain.
“Kami diberikan tugaS langsung oleh Pak Presiden dan tugas ini sebenarnya sudah terjadi dalam beberapa hari yang lalu untuk menyelesaikan persoalan ini dengan baik dengan melibatkan kementerian lain,” ujarnya.
Bahlil menyampaikan bahwa dari 17.000 hektare area Pulau Rempang, hanya 7.000 hingga 8.000 hektare yang bisa dikelola. Dia menuturkan, pemerintah akan mengelola 2.300 hektare lahan untuk pembangunan industri.
“Kami laporkan bahwa dari 17.000 hektare areal Pulau Rempang, yang bisa dikelola hanya 7.000 lebih hingga 8.000, selebihnya hutan lindung. Dan kami fokus pada 2.300 hektare tahap awal untuk pembangunan industri yang sudah kami canangkan tersebut untuk membangun ekosistem pabrik kaca dan solar panel,” tutur Bahlil.
Bahlil mengaku dirinya sudah berkomunikasi dengan masyarakat setempat untuk mencari solusi dari permasalahan di Pulau Rempang. Dia memastikan bahwa tidak ada penggusuran di Pulau Rempang, namun pergeseran.
“Kami telah melakukan solusi posisi rempang itu bukan penggusuran, sekali lagi. Kedua bukan juga relokasi, tapi adalah pergeseran. Kalau relokasi dari Pulau A ke Pulau B. Tadinya kita mau geser relokasi dari Rempang ke Galang. Tetapi sekarang hanya dari Rempang ke kampung yang masih ada di Rempang,” ucap Bahlil Lahadalia.
Warga Rempang Akan Dipindah ke Tanjung Banun
Bahlil juga menyebut, nantinya masyarakat setempat di Pulau Rempang akan dipindahkan ke Tanjung Banun. Dari total 900 kepala keluarga (KK), sebanyak 300 KK di antaranya sudah bersedia untuk dipindahkan ke Tanjung Banun.
“Yang sampai dengan kemarin dari total sekitar 900 KK yang terdaftar kurang lebih, sudah hampir 300 KK mereka melakukan pendaftaran sukarela untuk bisa melakukan relokasi,” katanya.
Di sisi lain, pemerintah akan memberikan kompensasi bagi warga Rempang yang dipindahkan. Pemerintah akan memberika rumah tipe 45 untuk setiap KK. Sedangkan bagi warga yang rumahnya lebih dari tipe 45 akan diberikan uang.
“Pada saat mereka transisi sambil menunggu rumah, namanya ada uang tunggu 1.200.000 per orang dan uang kontrak rumah 1.200.000 per KK. Jadi kalau satu kk ada 4 orang, maka dia mendapatkan uang tunggu 4.800.000 dan uang kontrak rumah 1.200.000. Kurang lebih sekitar Rp6.000.000 cara perhitungannya,” tandasnya. (*)
(Liputan6)
