“Faktanya SIPD itu tidak bisa dilihat secara utuh oleh masyarakat, bahkan untuk bisa masuk kepada sistem SIPD harus memiliki akun khusus,” tegas Asep.
Asep kembali mempertegas terkait transparansi yang disebutkan Rudy Gunawan diduga menyebarkan hoaks, salah satunya tentang Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Garut yang disembunyikan lampiran-lampirannya oleh pejabat Pemkab Garut.
“Padahal yang namanya Perda itu jelas. Pada Pasal terakhirnya terdapat frase atau kalimat agar setiap orang mengetahuinya, ini bukan mengetahui tapi bersembunyi,” ujarnya.
Asep menegaskan, tidak semua penyelenggara pemerintah bisa mengakses masuk ke SIPD, tetapi hanya orang tertentu yang sudah memiliki user saja. “Jadi saya tegaskan, kalau Bupati Garut mengatakan itu transparan dan bisa dilihat oleh masyarakat Garut, itu namanya hoax,” jelasnya.
Sebelum menyampaikan laporan ke Polda Jabar, MPK telah melakukan upaya peringatan (SOMASI) sebanyak dua kali kepada Bupati Garut diantaranya melalui Surat Nomor 85/IX/MPK/2023 tanggal 4 September 2023 dan Surat Nomor 89/IX/MPK/2023 tanggal 25 September 2023 sebagai upaya publik melaksanakan langkah hukum agar mengklarifikasi pernyataannya dan meluruskan informasi hoax tersebut.
“Tetapi surat jawaban peringatan atau somasi yang kami layangkan dijawab oleh Bupati Garut tidak masuk kepada substansi materi, tetapi menjelaskan regulasi SIPD. Betul SIPD itu produk pemerintah pusat, maka dari itu jangan asal menyampaikan informasi,” tandasnya.
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues
