Fraksi PKS, imbuh Mardani yang juga Anggota Komisi II DPR RI ini, menilai perumusan kembali jadwal Pilkada harus dilakukan dengan memperhatikan berbagai aspek, meskipun percepatan jadwal Pilkada bisa berdampak positif karena mengurangi waktu jabatan Kepala Daerah yang diisi oleh Penjabat (Pj) Kepala Daerah.
Fraksi PKS juga beranggapan penyusunan RUU Pilkada dilakukan tergesa-gesa, untuk dilakukan pembahasannya bahkan pada saat masih masa reses. Fraksi PKS menilai tidak ada urgensi untuk sesegera mungkin membahas RUU Pilkada ini di tengah masa reses yang seharusnya digunakan untuk terjun langsung melakukan aktivitas di tengah-tengah masyarakat.
Ketiga, lanjut Mardani, Fraksi PKS DPR RI juga menilai penyusunan RUU tentang Perubahan Keempat atas UU tentang Pilkada ini terkesan sangat dipaksakan karena RUU Pilkada ini bukan termasuk daftar RUU Prioritas Prolegnas Perubahan Tahun 2023 maupun Tahun 2024.
Selain itu, Fraksi PKS menilai landasan penyusunan RUU Pilkada yang dibahas sebagai RUU Kumulatif Terbuka akibat Putusan MK juga kurang tepat.” Hal ini karena Putusan MK yang berkaitan pengujian UU Pilkada hanya mengabulkan pengaturan tentang Panwaslu dan syarat Calon Kepala Daerah dan tidak ada amanat soal perubahan jadwal Pilkada Tahun 2024 untuk dipercepat pelaksanaannya,” pungkasnya.
Demikian informasi mengenai “Fraksi PKS Tolak Revisi UU Pilkada, Mardani: Tidak Efisien dan Berpotensi Rusak Demokrasi”, semoga membantu
[irp]
(dpr.ri)
JANGAN LUPA IKUTI CHANEL YOUTUBE KAMI JUGA YA!
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues
