LOCUSONLINE.CO – Dugaan kejahatan lingkungan PT. SSI di Kabupaten Garut resmi dilaporkan oleh kelompok masyarakat ke Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pelapor juga melayangkan laporan kepihak Polres Garut, Senin (6 November 2023).
Dugaan kejahatan tersebut diduga dilakukan oleh PT. SSI yang telah melaksanakan pembangunan di daerah Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut, sebelum mengantongi dokumen perizinan, terkhusus Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal).
Menurut Masyarakat Pemerhati Kebijakan (MPK), Asep Muhidin, S.H., M.H, dokumen Amdal merupakan dokumen yang bersifat wajib dimiliki terlebih dahulu oleh siapapun yang akan membangun dan menimbulkan dampak besar kepada lingkungan.
Berdasarkan Pasal 24 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang telah diubah oleh Undang-undang Nomr 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang menegaskan, keputusan kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai persyaratan Penerbitan Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
“Dalam penjelasannya, yang dimaksud dengan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan Lingkungan Hidup dari suatu rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal,” ujar Asep Muhidin.
Lalu, sambung Asep Muhidin, yang dimaksud Persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menurut UUPLH adalah bentuk keputusan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh instansi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues
