“Disini saya menduga bangunan tersebut melanggar Pasal 24 ayat 4 dan 5, 36 a ayat 1 UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang ditelah diubah dengan UU No.6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU No. 2 tentang Cipta Kerja,” tegasnya.
Jadi, masih ujar Asep Muhidin, ada kewajiban hukum yang harus ditaati PT. SSI yakni wajib memiliki dokumen Amdal terlebih dahulu, karena pembangunan itu skalanya besar yakni kurang lebih mencapai 14 hektar.
“Mari kita lihat pembangunan di Kabupaten Garut, apabila tidak mengantongi perijinan yang lengkap, maka harus kita sikapi. Bukan berarti kita anti pembangunan, tetapi kita mengawal dan mengawasi agar perusahaan yang datang ke Kabupaten Garut untuk mentaati aturan hukum yang berlaku,” katanya.
Asep Muhidin berharap, pihak pengadilan pada tuntutan yang diajukannya untuk melakukan provisi atau permohonan agar diputus terlebih dahulu, karena ada dampak dugaan kerusakan lingkungan seperti kerusakan tanah, udara dan baku mutu air di wilayah pembangunan pabrik.
“Kami memohon kepada pihak pengadilan untuk terlebih dahulu menghukum dan memerintahkan PT. SSI untuk segera menghentikan pembangunannya. Kami juga memohon agar pihak pengadilan untuk melakukan sita jaminan, tujuannya untuk menjamin agar masyarakat bisa merasakan kenyamanan dan tidak terganggu akibat dampak proses pembangunan seperti suara mesin, getaran tanah dan lainnya,” jelasnya.
Lalu, apa jaminan yang diminta kepada pihak perusahaan? Asep Muhidin menegaskan, jaminan bisa berupa sertifikat tanah dan lainnya. “Agar lebih menjamin kepastian hukum,” tegasnya.
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues
