Selain itu, terang Asep Muhidin, Putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014 telah menyempurnakan apa itu alat bukti, dimana putusan tersebut menjelaskan penetapan tersangka harus berdasarkan minimal 2 alat bukti sebagaimana termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya.
“Sehingga secara yuridis (hukum) penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap suatu perkara. Dari rumusan itu diketahui bahwa setiap “kelambatan” penyelesaian perkara pidana yang disengaja oleh aparat penegak hukum merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) seseorang,” tandasnya.
Karena, masih kata Asep Muhidin, para terperiksa tidak akan tenang dalam menjalani aktivitasnya yang tersandera oleh Kejaksaan Negeri Garut sebagai lembaga hukum, yang masih tidak memberikan kepastian hukum sebagaimana diatur Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
“Pasal 28D ayat (1) UU RI tahun 1945 ini menyebutkan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum,” katanya.
Asep menambahkan, pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang secara tegas disebutkan dalam Pasal 4 Peraturan Jaksa Agung RI nomor: PER-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang telah diubah oleh Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung RI nomor PER-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Repblik Indonesia, menyebutkan “dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4, Kejaksaan dituntut mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum, mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan serta wajib menggali nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup di masyarakat”.
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues
