“Mari kita lihat pembangunan di Kabupaten Garut, apabila tidak mengantongi perijinan yang lengkap, maka harus kita sikapi. Bukan berarti kita anti pembangunan, tetapi kita mengawal dan mengawasi agar perusahaan yang datang ke Kabupaten Garut untuk mentaati aturan hukum yang berlaku,” katanya.
Asep Muhidin berharap, pihak pengadilan pada tuntutan yang diajukannya untuk melakukan provisi atau permohonan agar diputus terlebih dahulu, karena ada dampak dugaan kerusakan lingkungan seperti kerusakan tanah, udara dan baku mutu air di wilayah pembangunan pabrik.
“Kami memohon kepada pihak pengadilan untuk terlebih dahulu menghukum dan memerintahkan PT. SSI untuk segera menghentikan pembangunannya. Kami juga memohon agar pihak pengadilan untuk melakukan sita jaminan, tujuannya untuk menjamin agar masyarakat bisa merasakan kenyamanan dan tidak terganggu akibat dampak proses pembangunan seperti suara mesin, getaran tanah dan lainnya,” jelasnya.
Lalu, apa jaminan yang diminta kepada pihak perusahaan? Asep Muhidin menegaskan, jaminan bisa berupa sertifikat tanah dan lainnya. “Agar lebih menjamin kepastian hukum,” tegasnya.
Mantan wartawan yang akrab disapa Asep Apdar ini mengatakan, apabila tuntutan MPK tidak diindahkan oleh pihak-pihak tergugat, maka MPK akan melakukan pengawalan terhadap gugatan yang dilayangkan kepada pihak pengadilan negeri. Pasalnya, pihak MPK pun sebelumnya sudah melakukan gugatan tindak pidana yaitu Pasal 109 UU PPLH, karena kasus ini mirip dengan kasus pembangunan Bumi Perkemahan (buper) yang dilaksanakan Pemkab Garut.
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues
