“Sebelumnya, belum ada yang memiliki background sarjana hukum. Sementara di DPRD ada produk hukum yaitu Perda atau Peraturan Daerah,. Tentu alangkah bijak dan elegan ketika memang yang melakukan proses produk hukum adalah orang-orang yang memiliki background hukum, terlebih seorang akademisi, jadi sangat pas,” ungkapnya.
Selain Mengetuk Palu, DPRD memiliki Tugas Penting Lainnya
Ketua DPRD Kota Bekasi, H. M Saifuddaullah mengatakan, tugas Ketua DPRD, selain mengetuk palu, maka otomatis sebagai pimpinan tertinggi di Gedung DPRD. Walaupun ada wakil ketua itu bersifat kolektif kolegial. Saifuddaullah mengatakan, dalam proses pertanggungjawaban, dirinya bersama semua wakil ketua dewan melakukan pertanggungjawaban dan dilakukan secara musyawarah.
“Semua agenda kegiatan di DPRD yang akan kita kerjakan, seperti kunjungan kerja dan kegiatan AKD diputuskan di Badan Musywarah. Ketua hanya memimpin dan mengkoordinasikan serta memberikan arahan, agar kebijakan tidak keluar dari koridor hukum,” katanya.
Menurutnya, baik dalam konteks pelaksanaan tugas dalam AKD sebagai budgeting, anggaran dan kontroling, pengawasan dan penyusunan Perda, dalam proses surat keluar harus ditandatangani oleh ketua. Harus dilihat dulu judul dan substansinya, apakah sesuai atau tidak. Kalau tidak sesuai, maka tentu harus dikoordinasikan dengan Sekretariat DPRD, sehingga dalam perjalannya tidak akan ada hal-hal yang tidak diinginkan.
“Masyarakat juga harus tahu, sidang itu formal dan menjadi forum tertinggi dalam menentukan segala kebijakan dalam pengesahan Perda APBD, baik murni maupun perubahan. Tentu juga pada konteks pengesahan Peraturan Daerah atau juga dalam hal melakukan penugasan pada pembentukan Pansus (Panitia khusus), juga pada konteks penutupan masa sidang dan pembukaan masa sidang,” katanya.
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues
