“Pejabat eselon 3 dengan inisial SA sebagaimana pemberitaan yang sedang viral bisa terancam Pasal 311 ayat (1) KUHP yang menyebutkan, barang siapa melakukan kejahatan menista atau dengan tulisan dalam hal ia di izinkan untuk membuktikan tuduhannya itu. Jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukum penjara selama-lamanya empat tahun,” tandasnya.
Asep menambahkan, unsur-unsur dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP adalah “seseorang, menista orang lain baik secara lisan maupun tulisan, dan orang yang menuduh tidak dapat membuktikan tuduhannya dan jika tuduhan tersebut diketahuinya tidak benar, tidak bisa dibuktikan”.
“Jadi, apabila tuduhan oleh inisial SA itu suka memeras, meminta tambahan dana saat perjalanan keluar negeri dan memotong TKD kepala SKPD sampai dugaan jual beli jabatan tidak bisa dibuktikan, maka jelas disangkakan Pasal Pasal 311 ayat (1) KUHP yang merujuk pada Pasal 310 ayat (1) KUHP,” terangnya.
Apabila, sambung Asep Muhidin, merujuk kepada KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 434 ayat (1) menyebutkan, jika setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 yaitu yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum (pencemaran), diberi kesempatan membuktikan kebenaran hal yang dituduhkan.
“Tetapi, kalau tidak dapat membuktikannya, maka tuduhan tersebut bertentangan dengan yang diketahuinya, maka SA bisa dipidana karena fitnah, dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV Rp. 200 Juta,” terangnya.
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues
