Hakordia 2023, Inspektorat Kabupaten Garut Komitmen Bentuk Desa Anti Korupsi

LOCUSONLINE.CO – Masih dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia 2023 Inspektorat Kabupaten Garut lakukan Pencanangan Komitmen Pembentukan Anti Korupsi di FAVE Hotel sebagai tindaklanjut dari program desa anti korupsi yang diinisiasi oleh KPK RI sejak tahun 2021, acara tersebut diikuti oleh 70 desa terpilih dan dihadiri oleh Sekdis DPMD, Sekjen DPD APDESI dan Tamu undangan lainnya, pada Kamis (28/12/2023).

Irban Insvestigasi Dadang Kurnia seusai acara menjelaskan, pembentukan desa anti korupsi ini bertujuan untuk menyebarluaskan tentang pentingnya integritas dan nilai-nilai anti korupsi kepada pemerintah dan masyarakat desa, memperbaiki tata kelola pemerintahan desa yang berintegritas sesuai indicator buku panduan desa anti korupsi, memberikan pemahaman dan peningkatan peran serta masyarakat desa dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi, mensinergikan upaya pemberantasan korupsi antara KPK, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten serta mendorong peran aktiv pengawasan dari Inspektorat Kabupaten, pembinaan dari DPMD Kabupaten dan digitalisasi serta keterbukaan Inpormasi public dari Dinas Kominfo Kabupaten.

“Adapun 70 desa yang dilibatkan merupakan desa terpilih dari 241desa yang ada di Kabupaten Garut berdasarkan indeks desa membangun (IDM) 2023, pencanangan komitmen pembentukan desa anti korupsi ini tidak hanya sampai disini namun aka ada tindaklanujut yang lebih jauh berupa gerakan moral dan pendampingan asistensi dengan berkoordinasi atau berkolaborasi dengan berbagai elemen,” jelasnya.

Sementara, Nugi Ganjar Nugraha dari DPMD Provinsi Jawabarat dalam paparan materinya menyampaikan faktor penyebab maraknya korupsi di Desa itu karena minimnya keterlibatan dan pemahaman masyarakat akan proses pembangunan desa, minimnya fungsi pengawasa anggaran, terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi seperti anggaran desa dan keterbatasan kemampuan dan ketidaksiapan pemerintah desa dalam mengelola uang dalam jumlah besar.

“Korupsi di desa bisa menjadi ancaman sehingga perhatian pemerintah dalam bentuk dana desa menjadi sia-sia karena tidak memberikan efek signifikan terhadap kesejahtraan masyarakat kemudian jumlah masyarakat desa akan berkurang karena urbanisasi untuk mencari pekerjan agar bisa hidup lebih baik sebab desa tidak mampu menjadi penunjang ekonomi bagi masyarakatnya,” tegas Nugi.

(Bhegin_syah)

IKUTI BERITA LAINNYA DI CHANEL YOUTUBE LOCUSONLINE.CO YA!