LOCUSONLINE, BLORA – Tujuh jabatan eselon II yang selama ini kosong di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora akhirnya diisi melalui pelantikan yang dilakukan oleh Bupati Blora, H. Arief Rohman, di Pendopo Rumah Dinas Bupati. Rabu, 21/ 2
Dengan pelantikan ini, mulai hari ini tidak ada lagi kekosongan jabatan di lingkungan Pemkab Blora yang dijabat oleh Pelaksana tugas (Plt). Tujuh pejabat eselon II yang dilantik adalah Sujianto, yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Inspektorat Daerah dan kini menjadi Kepala Badan Kesbangpol. Iwan Setiyarso, yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Dinas Porabudpar, kini menjadi Kepala Dinas Porabudpar. Ngaliman, yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Dinas P4, kini menjadi Kepala Dinas P4. Sunaryo, yang sebelumnya menjabat sebagai Kabag Umum Sekretariat Daerah, kini menjadi Kepala Dinas Pendidikan. Mohamad Toha Mustofa, yang sebelumnya menjabat sebagai Kabag Kesra Sekretariat Daerah, kini menjadi Kepala Dinas Pendidikan. Selanjutnya, Dasiran, yang sebelumnya menjabat sebagai Inspektur Pembantu II Inspektorat Daerah, kini menjadi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah. Dan Bawa Dwi Raharja, yang sebelumnya menjabat sebagai Kabag Prokompim Sekretariat Daerah, kini menjadi Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah. Posisi Bawa Dwi Raharja digantikan oleh Budiman, yang sebelumnya menjabat sebagai Camat Cepu.
Bupati Gus Arief memberikan pesan kepada para pejabat eselon II yang baru dilantik untuk segera menyesuaikan diri dengan tugas di tempat yang baru. Ia juga mengucapkan selamat dan terima kasih kepada pejabat lama yang telah menjalankan tugas dengan baik.
” Mutasi ini merupakan bagian dari perjalanan pemerintahan untuk penyegaran yang lebih baik,” tegasnya.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Blora, Drs. Heru Eko Wiyono, menjelaskan bahwa dalam pelantikan ini, terdapat 68 orang yang dilantik, di mana tujuh di antaranya adalah pejabat eselon II yang telah melewati proses assessment.
” Selain itu, terdapat 61 orang yang diisi oleh pejabat non-JPT (Jabatan Pimpinan Tinggi) dari eselon IIIA, IIIB, IVA, dan IVB,” jelasnya.
Heru menambahkan bahwa penataan jabatan ini merupakan hal yang biasa dalam manajemen kepegawaian. Jika terdapat ketidaksesuaian, akan dilakukan penataan kembali. Evaluasi dilakukan setiap tiga bulan untuk memastikan kecocokan dalam penataan jabatan.
Laporan: Sahid Simon
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues