LOCUSONLINE, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan bahwa penerimaan pajak pada bulan Januari 2024 mencapai Rp149,25 triliun atau sekitar 7,5 persen dari target anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Kamis, 22/ 2
“Penerimaan pajak pada bulan Januari 2024 telah mencapai Rp149,25 triliun, yang berarti kita telah mengumpulkan 7,5 persen dari target APBN,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Februari 2024 di Jakarta.
Penerimaan pajak terbesar berasal dari pajak penghasilan (PPh) nonmigas, yang tercatat sebesar Rp83,69 triliun atau sekitar 7,87 persen dari target. PPh nonmigas menyumbang sekitar 56,1 persen dari total penerimaan pajak.
Selanjutnya, pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) tercatat sebesar Rp57,76 triliun atau sekitar 7,12 persen dari target.
Realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) serta pajak lainnya mencapai Rp810 miliar atau sekitar 2,14 persen dari target.
Sementara itu, penerimaan dari PPh migas tercatat sebesar Rp6,99 triliun atau sekitar 9,15 persen dari target.
“Jika kita melihat dari sisi penerimaan pajak bruto, trennya masih menunjukkan peningkatan. Jadi, secara keseluruhan, penerimaan pajak kita masih cukup positif, meskipun kita menyadari bahwa pertumbuhan penerimaan pajak kita pada tahun 2021 dan 2022 sangat tinggi,” ujar Menkeu.
Secara umum, Menkeu menyimpulkan bahwa tren penerimaan pajak pada bulan Januari 2024 menunjukkan kondisi perekonomian Indonesia yang terus tumbuh.
Selain itu, APBN pada bulan Januari 2024 mencatatkan surplus sebesar Rp31,3 triliun atau sekitar 0,14 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Surplus tersebut diperoleh dari realisasi pendapatan negara yang melebihi belanja negara.
Realisasi pendapatan negara tercatat sebesar Rp215,5 triliun atau sekitar 7,7 persen dari APBN yang ditetapkan sebesar Rp2.802,3 triliun.
Sementara itu, realisasi belanja negara tercatat sebesar Rp184,2 triliun, sekitar 5,5 persen dari APBN sebesar Rp3.325,1 triliun.
Laporan: Red
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues