LOCUSONLINE, LAMPUNG SELATAN – Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah menggelar Rapat Koordinasi Tim Reaksi Cepat (TRC) Kabupaten Lampung Selatan. Rapat ini berlangsung di Aula Krakatau, kantor bupati. Senin, 26/ 02
Rapat koordinasi ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Thamrin. Turut hadir dalam rapat ini instansi/lembaga teknis/non teknis terkait, seperti OPD di lingkup Pemkab Lamsel, Kodim 421/LS, Polres Lampung Selatan, serta NGO.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lampung Selatan, Ariswandi, menjelaskan bahwa tujuan dari rapat koordinasi ini adalah untuk mengantisipasi berbagai potensi bencana yang dapat terjadi di Kabupaten Lampung Selatan. Selain itu, rapat ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan semua sektor terkait, terutama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
“Ada beberapa jenis potensi yang mengancam wilayah Lampung Selatan yang perlu diantisipasi dan meningkatkan kesiapsiagaan semua leading sektor terkait, terutama BPBD,” jelas Ariswandi.
Beberapa jenis potensi bencana yang mengancam wilayah Lampung Selatan antara lain tsunami, banjir, cuaca ekstrim, puting beliung, kekeringan, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, serta letusan gunung api.
“Dan yang mulai muncul yakni cuaca ekstrim pada bulan Februari ini sehingga menimbulkan banjir, yang kemarin melanda di Natar,” tambahnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Thamrin, menjelaskan bahwa melalui rapat koordinasi ini diharapkan dapat dilakukan pemetaan risiko, penentuan langkah-langkah antisipasi, serta koordinasi dan kolaborasi antarinstansi untuk meningkatkan respons dan penanggulangan bencana secara efektif dan efisien.
“Oleh karena itu, dengan adanya Tim TRC ini kita semua dapat melaksanakan langkah-langkah antisipatif maupun pelaksanaan penanggulangan bencana di lapangan,” ucap Sekda.
Laporan: Hy/ RYS
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues