Saat ini, Asep Muhidin bersama rekannya tengah menyiapkan langkah hukum untuk membuka keran yang menyumbat proses tersebut, karena semua proses ada batasan waktunya. Jangan sampai penanganan dugaan Tipikor Joging Track berlarut-larut seperti penanganan kasus BOP (Biaya Operasional), Reses, Pokir (Pokok-pokok pikiran), dugaan korupsi pada Inspektorat dan Dinas PUPR Garut yang sudah bertahun-tahun tidak ada kepastian hukum.
Diakuinya, langkah yang akan ditempuh, dia dan timnya akan melakukan upaya penerapan hukum administratif oleh penyelidik dan penyidik Kejaksaan Negeri Garut terhadap proses penanganan Dumas (Pengaduan Masyarakat) dugaan Tipikor Joging Track ini dengan menyampaikan pelaporan kepada Ombudsman RI, dan gugatan kepada Pengadilan.
“Nanti disana akan terlihat rangkaian dan prosesnya sudah benar atau belum. Karena sejak Dumas diterima, ada batasan-batasan waktu yang wajib ditaati,” terangnya.
Asep kembali menjelaskan, batasan yang dimaksud tersebut diatur didalam Peraturan Jaksa Agung (Perja) yang merupakan peraturan teknis internal Kejaksaan.
“Semoga Kejaksaan Negeri Garut dapat segera memberikan jawaban dan memberikan keputusan terhadap proses penyelidikan pengaduan masyarakat ini agar tidak melabrak SOP. Penanganan Dumas harus sesuai Perja. Apabila tidak pun itu haknya, dan kami akan tetap mengajukan langkah dan upaya hukum terukur sesuai ketentuan,” pungkasnya. (Asep Ahmad)
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues
