LOCUSONLINE.CO, Garut – Pemilihan Legislatif tahun 2024 yang dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024 bertepatan dengan Pemilu Pilpres (Pemilihan Presiden) berlalu. Sejumlah nama pun dinobatkan sebagai peraih suara tertinggi di masing-masing dapil (daerah pemilihan) tempat mereka “bertarung” meraih simpati rakyat.
Seiring dengan hasil suara yang sudah bisa diakses melalui situs Komisi Pemilihan Umum (KPU), kini juga muncul berbagai persoalan yang diduga melibatkan sejumlah oknum berkaitan dengan perolehan suara.
Dugaan pelanggaran yang hangat diperbincangkan bervariatif. Selain dugaan money politik, ada juga isu lain yang berkaitan dengan dugaan permainan sejumlah pihak yang dianggap bisa “mempermainkan” jumlah suara.
Sehingga, jika dugaan-dugaan pelanggaran itu terbukti, maka sejumlah oknum peserta konstestasi Pileg tahun 2024 di Kabupaten Garut harus berhadapan dengan hukum dan bisa dianulir sebagai pemenang Pileg tahun 2024.
Koordinator MPPK (Masyarakat Pemerhati Pengkaji Kebijakan) Kabupaten Garut, Bakti Safaat mengatakan, organisasinya telah menerima sejumlah pengaduan terkait dengan berbagai dugaan pelanggaran selama Pileg dan pasca Pileg tahun 2024.
Namun demikian, pihaknya tidak percaya begitu saja dengan pihak-pihak yang memberikan keterangan sekaligus pengaduan kepadanya.
“Ada sejumlah pengaduan yang kami terima, tapi kami harus hati-hati karena ini berkaitan dengan kepentingan politik. Sementara ini, kami tengah melakukan kajian dan mengumpulkan bukti,” terangnya.
Bakti menegaskan, dugaan kejahatan atau pelanggaran seputar Pileg 2024 harus benar-benar valid, agar pihaknya tidak dijadikan alat berdasarkan kepentingan politik individu saja. Untuk itu, ia dan rekan-rekannya sudah melakukan Pulbaket (Mengumpulkan bahan dan keterangan).
“Kalau bukti dan keterangan sudah dianggap cukup, maka kita akan segera bergerak melakukan tindak sesuai dengan proses hukum yang berlaku. Saat ini saya sudah berkoordinasi juga dengan tim kuasa hukum MPK,” terangnya.]
Pelanggar Pemilu Harus Disangsi Tegas
Terpisah, saat dihubungi melalui sambungan telfonnya, Jumat (15/03/2024) malam, Asep Muhidin, SH,. MH mengaku sudah mendapatkan informasi dari Koordinator MPK, Bakti Safaat. Menurutnya, dugaan pelanggaran seputar Pileg 2024 harus disikapi secara profesional.
“Mau melahirkan wakil rakyat melalui proses demokrasi, maka harus dengan cara yang baik dan bersih. Maka saya sepakat dengan MPK yang akan mengawal hasil suara Pileg 2024 di Kabupaten Garut. Ketika ada pelanggaran maka siapapun harus ditindak tegas. Sebab, kalau dibiarkan maka para calon wakil rakyat ini malah jatuh kepada orang yang salah,” terangnya.
Asep menegaskan, wakil rakyat yang terpilih karena kecurangan, maka tentu akan merusak tatanan demokrasi, keadilan dan hukum. Untuk itu, ia pun ikut bekerja keras melakukan Pulbaket terkait dugaan kejahatan oleh para oknum.
“Oknumnya bisa dari kandidat Pileg atau dari pelaksana. Namun demikian, kita tidak bisa menuduh karena akan menjadi fitnah. Untuk itu saya dan MPK akan mengumpulkan dulu bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan,” imbuhnya.
Pada kesempatan itu, pengacara muda yang akrab disapa Apdar ini mengajak masyarakat untuk bersama-sama melakukan proses hukum dengan mengumpulkan bukti-bukti di lapangan.
“Kalau mau bergabung dengan kami, Insya Allah pintu terbuka lebar untuk siapa saja yang akan membuat laporan seputar pelanggaran Pileg 2024. Kita bisa bersama-sama menegakan hukum dan keadilan di Kabupaten Garut,” ujarnya.
Apdar menambahkan, apabila ditemukan adanya dugaan pemalsuan dokumen, dalam hal ini adalah dokumen suara seperti hasil perhitungan suara yang disahkan dan ditandatangani oleh para saksi, yaitu model C1, maka jelas itu pidana.
Selain bisa dijerat dengan Pasal 520 UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, juga bisa diterapkan Pasal 264 ayat (1) angka 1 KUHP yang menyebutkan “tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana Pasal 263 KUHP lebih berat ancaman hukumannya apabila surat yang dipalsukan tersebut adalah surat-surat otentik.
“Menurut Soesilo (filsuf hukum), surat otentik adalah surat yang dibuat menurut bentuk dan syarat-syarat yang ditetapkan undang-undang dan oleh pegawai umum seperti notaris,” pungkasnya. (asep ahmad)
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues
Bergabunglah dengan Tim Jurnalis Kami!
Apakah kamu memiliki passion dalam menulis dan melaporkan berita? Inilah kesempatan emas untuk bergabung dengan situs berita terkemuka kami! Locusonline mencari wartawan berbakat yang siap untuk mengeksplorasi, melaporkan, dan menyampaikan berita terkini dengan akurat dan menarik.🔗 Tunggu apa lagi!
Daftar sekarang dan jadilah bagian dari tim kami!
