Perubahan regulasi ini merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/pmk.07/2022 Tahun 2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023.
Erdiyansyah juga menyebut bahwa hal ini berdampak pada penyaluran ADD dan juga belum tersalurnya Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Provinsi hingga saat ini.
“Ini juga berdampak pada belum tersalurnya DBH bagi desa-desa, termasuk upah pungut bagi petugas di desa. Demikianlah penjelasan untuk seluruh desa,” kata Erdiyansyah.
Pewarta: Ridwansyah/ Dul
Editor: Red
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues
