“Tujuan dibuat video dan menyebarkan itu apa, kita gak tahu pasti. Begitupun dengan pihak Aneu yang tidak atau belum melakukan langkah hukum apa kedepannya, menjadi pertanyaan kepada semua kalangan masyarakat,” katanya.
Pengacara yang akrab disapa Kang Apdar juga menegaskan, kalau terbukti terjadi gratifikasi, maka pemberi dan penerimanya tentu akan mendapat sangsi hukum yang tegas. Maksimalnya kedua belah pihak bisa sama-sama di penjara.
“Pelaku dan penerima gratifikasi, sesuai dengan Pasal 12B ayat (2) UU no. 31/1999 tentang UU Tindak Pidana Korupsi, jo UU No. 20/2001 bisa mendapat sangsi pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar,” ujarnya.
Namun demikian, lain halnya ketika penerima gratifikasi melaporkan upaya gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Pasal 12C ayat (1) UU No.31/1999 jo UU No. 20/2001, berbunyi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B Ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK,” terangnya.
Pada konteks isu salah satu anggota Komisioner KPU Jabar, Aneu Nursifah merupakan pejabat di lembaga penyelenggara negara, sesuai dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan No. 20 tahun 2001 meliputi pegawai pada Komisi atau Badan yang dibentuk berdasarkan UU, Keppres maupun PP, maka Aneu wajib melaporkan upaya gratifikasi ke KPK.
“Kalau tidak melaporkan dan bahkan malah menerima gratifikasi itu, maka Aneu bisa dipenjara. Tapi jika Aneu membuat laporan ke KPK, maka Aneu bisa dibebaskan dari tuduhan. Untuk itu, pengadilan lah yang bisa membuka tabir tersebut,” tegasnya. (asep ahmad)
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues
