(4) Setelah habis masa perpanjangan ke-2 (kedua) sebagaimana dimaksud ayat (2), penyelidikan harus dianggap selesai dengan putusan dari Pimpinan,” ujar Asep secara gamblang..
Artinya, sambung Asep, penyelidikan yang dilakukan oleh tim penyelidik Keri Garut diduga telah melanggar SOP. Pertanyaannya, apakah diperbolehkan penegak hukum melanggar hukum? Padahal ini sudah dilaporkan sejak tahun 2023, sekarang tahun 2024. Meskipun sudah sangat jelas adanya kerugian keuangan negara akibat adanya perbuatan melawan hukum (PMH), bukan karena adanya pelanggaran atau kesalahan administrasi, tetapi perkara ini masih mandeg alias jalan ditempat.
“Apa yang dimaksud perbuatan melawan hukumnya dalam kasus joging track, yaitu ada dugaan kekurangan volume terhadap spesifikasi kontruksi bangunan Joging Track. Cek saja sekarang kondisi bangunannya, apakah layak dipakai atau tidak, apakah sudah rusak (sebagian) atau masih bagus,” terangnya.
Selain itu, tegas Asep, adanya dugaan salah satu izin usaha CV. R sebagai pemenang tender telah habis alias tidak berlaku. “Namun kenapa penyelidik pada Kejaksaan sepertinya tidak mampu menggali itu. Ini kan aneh,” terangnya.
Lalu, ujar Asep, pekerjaan pembangunan Joging Track diduga disubkontrakkan atau dikerjakan oleh orang lain. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan teknis lainnya. “Tidak boleh disubkontrakan,” katanya.
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues
