Sebagai akademisi hukum, pria yang juga akrab disapa Apdar ini mengatakan, pinjam bendera itu melanggar 3 ketentuan.
“Ada tiga aturan yang dilanggar. Pertama, melanggar prinsip dan etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 6-7 Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dimana Pasal 7 mengharuskan semua pihak yang terlibat Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) mematuhi etika, termasuk mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara. Kedua, melanggar larangan membuat dan memberikan pernyataan tidak benar atau memberikan keterangan palsu, sesuai Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (LKPP) No. 09 Tahun 2019. Ketiga, menabrak larangan mengalihkan seluruh atau sebagian pekerjaan kepada pihak lain, sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui penyedia,” bebernya menjelaskan..
Asep Apdar menegaskan, karena Kejaksaan Negeri Garut diduga telah melanggar SOP, dan tidak menerbitkan keputusan hasil penyelidikan, maka dalam waktu sesingkat-singkatnya, dia akan melaporkannya Ombudsman RI. “Saya akan bawa masalah ini ke Ombudsman dan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Pengadilan, karena Jaksa Agung Pengawasan (Jamwas) serta kejati Jabar tidak mampu melakukan pengawasan internal,” pungkasnya. (asep ahmad)
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues
