LOCUSONLINE, PURWAKARTA – Penjabat (PJ) Bupati Purwakarta, Benni Irwan, mengungkapkan kesiapannya untuk mengikuti proses interpelasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Purwakarta akhir Tahun Anggaran 2023. Hal ini merupakan kejadian pertama dalam sejarah DPRD Purwakarta.
Lima dari tujuh fraksi di DPRD Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, mengajukan Hak Interpelasi selama Rapat Paripurna yang membahas LKPJ Bupati akhir tahun 2023.
Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD H. Ahmad Sanusi, SM (Golkar) dan dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Sri Puji Utami (Gerindra), Wakil Ketua DPRD Hj. Neng Supartini, S.Ag., (PKB), Wakil Ketua DPRD, Warseno, SE (PDI-P), Sekretaris DPRD Drs. H. Suhandi, M.Si., Penjabat Bupati Purwakarta, Benni Irwan, Sekda Norman Nugraha, serta pejabat eselon II dan III, Forkopimda, dan undangan lainnya.
Rapat paripurna sempat diwarnai perdebatan antara pimpinan rapat dengan sejumlah anggota dewan yang menginterupsi, meski sempat meminta rapat ditunda, pimpinan rapat memutuskan untuk melanjutkan rapat. Hal ini memicu Hidayat, S.Th.I Ketua Komisi III DPRD Purwakarta dari Fraksi PKB, untuk mengancam akan Walk Out (WO) bersama 18 orang rekannya jika rapat paripurna tidak ditunda.
Hidayat telah menyerahkan pengajuan berkas usulan interpelasi kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta dan membacakan alasan pertimbangan pengajuan interpelasi.
Dia meminta penjelasan yang sejelasnya dan terperinci dari Penjabat Bupati Purwakarta perihal tata kelola keuangan Pemkab Purwakarta yang menyebabkan berbagai persoalan publik.
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues
