“Ada banyak pertanyaan terkait parsial APBD Purwakarta 2024 yang belum kami terima laporan lengkapnya. Kami menyerukan kepada rapat paripurna DPRD Purwakarta untuk menyetujui penggunaan hak interpelasi kepada penjabat bupati Purwakarta. Saat ini, sudah ada 20 anggota dewan pengusul, hampir dari seluruh fraksi yang ada,” kata Hidayat.
Kejadian ini mengharuskan para anggota dewan dan pihak terkait lainnya untuk mengadakan rapat di ruang berbeda. Mereka membahas langkah selanjutnya, menunjukkan bahwa perlu adanya komunikasi dan koordinasi yang lebih disiplin antara Eksekutif dan Legislatif di Purwakarta.
Harapan terbesar adalah agar petugas negara dan wakil rakyat dapat berjalan sejalan, cepat, dan tepat sesuai program dan peraturan yang telah dibuat dan berlaku di Negara Republik Indonesia. Hal ini penting untuk mencapai keselarasan dalam fungsi masing-masing dan pembangunan yang lebih baik.
Pewarta: Laela
Editor: Red
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues
