Namun, kebijakan ini tidak berlaku bagi ASN yang bertugas dalam bidang layanan masyarakat seperti kesehatan, perizinan, keamanan, penanganan bencana, energi, logistik, pencatatan sipil, serta transportasi dan distribusi. ASN di bidang ini tetap harus datang ke kantor (WFO) 100 persen.
Meskipun diberlakukan WFH dan WFO sebesar 50 persen, banyak pegawai yang mendapatkan jatah WFH memilih untuk tetap datang ke kantor dan bekerja seperti biasa.
Bahkan, di bidang yang dipimpin oleh Budi Kusmawan, Kepala Bidang Perlindungan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Garut, semua pegawai tetap masuk kerja seperti biasa di kantor.
Budi memperkirakan sekitar 70 persen pegawai di dinasnya datang ke kantor pada hari itu. Hal ini terjadi karena sebagian besar pegawai sudah menyelesaikan kunjungan dan silaturahmi Lebaran dengan keluarga besar.
“Semua agenda mudik dan silaturahmi dengan keluarga besar sudah selesai, jadi semua orang bisa masuk kantor, terutama karena ada kegiatan yang harus disiapkan hari ini,” kata Budi.
Pewarta: Bhegin_Syah
Editor: Red
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues
