LOCUSONLINE, JAKARTA – Isu Anwar Usman masih gunakan fasilitas Ketua MK yang seharusnya diberikan kepada Ketua MK saat ini, Suhartoyo. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan dan Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK), Fajar Laksono, memberikan klarifikasi. Minggu, 21/ 4/ 2024
Dalam pertemuan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Fajar membenarkan bahwa Anwar masih menggunakan beberapa fasilitas yang seharusnya diperuntukkan bagi Ketua MK yang menjabat saat ini.
Fajar menjelaskan, beberapa fasilitas tersebut antara lain rumah dinas, ruang kerja, dan mobil dinas. “Memang dalam beberapa waktu ini beliau masih menggunakan beberapa fasilitas, kecuali rumah dinas. Saya pastikan rumah dinas itu sudah tidak dipakai lagi,” jelasnya.
Menurut Fajar, pimpinan MK memutuskan bahwa penyelesaian masalah penataan fasilitas akan dilakukan setelah penyelesaian perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).
“Yang lebih penting adalah bagaimana mereka menyelesaikan (perkara PHPU) ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan rentang waktu,” ujarnya.
Fajar menegaskan bahwa polemik tersebut hanya merupakan persoalan teknis terkait penataan fasilitas yang berhak diterima. “Ini soal teknis karena memang itu soal-soal yang bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Itu kan sementara tidak mengganggu,” katanya.
Pada Minggu sekitar pukul 15.00 WIB, Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus yang hadir secara langsung ke Gedung MK bersama anggota Aliansi Penegak Demokrasi Indonesia (APDI) Roy Suryo menyampaikan kekhawatiran mereka terkait Anwar Usman yang masih menggunakan fasilitas Ketua MK meski sudah dicopot dari jabatannya.
Petrus meminta agar delapan hakim tersebut menyatakan bahwa mereka bebas dari berbagai tekanan sebelum sidang pengucapan putusan perkara PHPU Pilpres 2024.
“Kita sebagai masyarakat, kalau diberi kesempatan, meminta delapan hakim konstitusi harus menyatakan bahwa ada dalam keadaan bebas untuk menjamin perkara dan memutus dari lubuk hari yang paling dalam berdasarkan nurani, keadilan, dan ketuhanan,” pungkas Fajar.
Editor: Red
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues