“Pada saat Sekretaris Daerah Pemkab Garut diduduki Iman Alirahman, perasaan saya, sayalah yang paling vokal menyuarakan aspirasi PKL di Kota Garut. Silahkan cek saja melalui sejumlah kanal media massa,” ujarnya.
Dengan adanya Perda 18 tahun 2017, tandas Rawink, tidak menjadi solusi bagi PKL. Meskipun ada klausul yang menyebutkan PKL tidak boleh berdagang kecuali yang terjadwal dan terkendali. “Hal inilah yang dianggap rancu, karena aturan lainnya tidak menjelaskan apa maksudnya,” imbuhnya.
Rawink juga mengatakan, keputusan Pj Bupati Garut terkait PKL telah selaras dengan Peraturan Daerah. Meskipun keputusan PJ Bupati ini ia anggap sebagai keberlanjutan dari perda 18 tahun 2017.
“Meskipun Kepbup ini mengacu kepada Permendagri 41 tahun 2012 dan tidak menjadikan perda ini sebagai konsideran. Tetapi sekali lagi, menurut saya PKL yang ada di Garut Kota harusnya senang dengan pengakuan Pemda Garut yang saya asumsikan sebagai bagian dari pengendalian PKL yang tertuang dalam Perda 18 tahun 2017 itu. Seingat saja, di saat kepemimpinan Rudi – Helmi tak pernah terpikirkan seperti itu. Melegalisasi PKL sesuai amanat Permendagri 41 tahun 2012,” pungkasnya. (asep ahmad)
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues
