Selain akan melaporkan atau mengadukan kepada Ombudsman RI, Asep juga akan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada pengadilan atas tidak ditaatinya ketentuan hukum yang mengatur Jaksa dalam melakukan langkah dan tindakan hukum dalam menangani laporan atau pengaduan masyarakat.
Intinya, sambung Asep, jangan dampai hukum ini menjadi barang dagangan bagi orang-orang yang ada dalam perkara itu, sehingga potensi adanya transaksional membeli pasal akan terbuka lebar. Kejaksaan bukan toko atau tempat berdagang, tetapi sebuah lembaga negara yang memiliki kedudukan mulia yaitu dominus litis (pengendali perkara).
Untuk diketahui, dalam perkara dugaan Tipikor Pokir, Kejaksaan belum.menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3), terus dugaan Tipikor Joging Track jelas-jelas itu menimbulkan kerugian keuangan yang diakibatkan adanya perbuatan melawan hukum bukan akibat kesalahan administrasi, lalu dugaan Tipikor retribusi tidak ditariknya atau diterapkannya biaya retribusi yang wajib diterapkan oleh petugas pada dinas PUPR karena diduga adanya gratifikasi kepada oknum petugas PUPR, dan lain sebagainya. Lalu apakah kejaksaan negeri garut akan mempertahankan dalil pembenaran mereka?, kalaupun ada maka harus disampaikan kepada publik, bukan sembunyi-sembunyi.
“Jadi jangan sampai masyarakat atau pihak lain diperintahkan untuk taat kepada aturan, sementara pelaksananya (Jaksa) pada Kejaksaan tidak mentaati peraturan perundang-undangan termasuk Standar Operasional Prosedur (SOP) internal kejaksaan yang menjadi pedoman seluruh Jaksa”, pungkasnya. (Asep Ahmad/Red.01)
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues
