Tersangka RHP oleh tim penyidik disangkakan pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-undang
RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
“Dari hasil audit BPKP Lampung ditemukan kerugian negara sebesar Rp 202.709.549,60 sen. Hal tersebut berdasarkan dari hitungan audit tertanggal 22 Februari 2024,” jelas Guntoro.
“Atas kegiatan tersebut dalam pelaksanaannya terdapat pelanggaran yang tidak sesuai dengan reel pelaksanaan di lapangan yang mana pada tahun 2022 kegiatan pada kontrak termin kedua dilaksanakan pada tahun 2021-2022 pada pelaksanaan tersebut UBL hanya membuat laporannya saja namun pembayaran tetap dilaksanakan oleh saksi ME dan tersangka RHP,” tambahnya.
Editor: Red
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues
