Lebih lanjut Asep mengatakan, karena adanya potensi disparitas penerapan hukum kepada seluruh pelaku, maka pihaknya sebagai kuasa hukum ke empat terdakwa akan mengirimkan surat kepada Kapolres Garut dan Kejaksaan Negeri Garut guna mempertanyakan apa alasan hukumnya.
“Kenapa atas nama Megi Setiadi sama sekali tidak diperiksa penyidik dan kejaksaan tidak memberikan petunjuk serta arahan kepada penyidik. Kan aneh. Ini bahaya bagi keadilan dan rakyat biasa yang tidak berduit. Ini negara hukum sehingga semuanya harus diperlakukan sama,” ujarnya.
Selaku Kuasa Hukum dari para terdakwa, Asep tidak menginginkan karena ada uang dan jabatan, maka orang yang berhadapan dengan hukum penerapan hukumnya bisa berbeda. “Itu tidak kami harapkan, bahkan aparat penegak hukum lainnya pun pasti tidak ingin itu terjadi,” ungkapnya.
Dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan), tegas Asep Muhidin, sangatlah jelas, Dede Wawan Setiawan sebagai Kades Padasuka Kecamatan Cikajang memberikan keterangan yang menyebutkan bahwa Megi Setiadi ada dalam kerumunan yang melakukan pengeroyokan, tapi anehnya penyidik tidak memeriksa Megi.
“Kalau hal ini dibiarkan akan berbahaya, jadi kami akan mempertanyakan dulu secara resmi kepada penyidik polres Garut dan JPU Kejaksaan Negeri Garut, kalau tidak direspon atau tidak ditindak lanjuti. Kami tidak segan-segan akan melaporkannya ke Mabes Polri dan JAM Pengawasan,” tegas Asep Muhidin.
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues
