LOCUSONLINE, JAKARTA – Saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V Partai Demokrasi Perjuangan, Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, menyoroti kepemimpinan otoriter populis dalam pidato politiknya.
Megawati mengutip pemikiran Sukidi, seorang pemikir kebhinekaan, yang menyebut adanya anomali dalam demokrasi di Indonesia yang melahirkan kepemimpinan paradoks dan otoritarian. Menurutnya, fenomena kepemimpinan paradoks ini menggabungkan populisme dan Machiavelli, menciptakan pemimpin authoritarian populism (otoriter populis).
Dalam kepemimpinan semacam itu, hukum digunakan sebagai pembenaran tindakan yang sebenarnya melanggar prinsip demokrasi. Megawati menyebutnya sebagai autocratic legalism (legalisme otokratis).
Megawati menyatakan bahwa solusi untuk mengatasi anomali dalam demokrasi bukanlah mencabut hak rakyat, melainkan menghormati adagium Vox Populi Vox Dei, bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan yang perlu dihargai.
Rakernas V PDIP mengusung tema “Satyam Eva Jayate, Kebenaran Pasti Menang” dengan subtema “Kekuatan Kesatuan Rakyat, Jalan Kebenaran yang Berjaya”. Rakernas tersebut akan berlangsung hingga Minggu (26/5).
Dalam Rakernas, dibahas tiga isu utama, yaitu sikap politik, perumusan program kerakyatan, dan pemenangan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Rakernas ini juga menjadi forum untuk mengevaluasi kinerja partai sejak Kongres PDIP tahun 2019 dan untuk mengembalikan kongres partai ke dalam siklus lima tahunan.
Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah, menjelaskan bahwa Rakernas V juga merumuskan sikap politik PDIP, baik dalam kebijakan internal maupun eksternal organisasi. Rakernas ini juga membahas prediksi dan proyeksi pemerintahan nasional Indonesia lima tahun ke depan.
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues
