LOCUSONLINE, KOTA TASIKMALAYA – Tolak Revisi RUU Penyiaran. Dua organisasi profesi jurnalis/wartawan, yaitu Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Koordinator Daerah (IJTI Korda) Tasikmalaya dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandung, bersama dengan gabungan Pers Mahasiswa Tasikmalaya dan insan pers di Kabupaten-Kota Tasikmalaya, menyatakan penolakan terhadap beberapa pasal dalam Rancangan Revisi Undang-Undang (RUU) Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002. Selasa, 28 Mei 2024
Mereka menilai bahwa rancangan tersebut dapat mengancam demokrasi, kebebasan pers, dan menghalangi tugas-tugas jurnalistik.
Eko Setiabudi, Korlap Aksi, menyampaikan bahwa para jurnalis menyoroti, mengkritisi, dan menolak Pasal 50B ayat 2 huruf (c) yang melarang media menayangkan “EKSKLUSIF JURNALISTIK INVESTIGASI”. Mereka juga menyoroti Pasal 50B ayat 2 huruf (k) yang dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda terkait penghinaan dan pencemaran nama baik.
Mereka menilai sifat multitafsir dan membingungkan dalam rancangan tersebut dapat digunakan sebagai alat kekuasaan untuk membungkam dan mengkriminalisasi pers. Selain itu, Pasal 8A huruf (q) dan Pasal 42 ayat 2 yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa terkait kegiatan jurnalistik penyiaran dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) juga menjadi sorotan.
“Nantinya akan terjadi tumpang tindih kewenangan antara Dewan Pers dan KPI, yang sebelumnya tugas-tugas jurnalistik berada di bawah kewenangan Dewan Pers,” kata Eko.
Para jurnalis menolak dan meminta agar sejumlah pasal yang berpotensi mengancam kemerdekaan pers dalam draf Rancangan RUU Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 dicabut. Mereka mendesak DPR RI untuk meninjau kembali draf tersebut dengan melibatkan semua pihak, termasuk organisasi profesi jurnalis/wartawan yang diakui oleh Dewan Pers, dan melakukan proses tersebut secara transparan.
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues
