LOCUSONLINE, GARUT – Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat, menekankan pentingnya tata kelola BMD (Barang Milik Daerah) yang tertib untuk menghindari kerugian negara dan daerah.
Hal ini disampaikan oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Garut, Teti Sarifeni, dalam Focus Group Discussion (FGD) Sub Indikator Monitoring Center for Prevention Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai Manajemen Pengelolaan BMD di Garut, pada Rabu, 29 Mei 2024.
Teti menjelaskan bahwa pengelolaan BMD yang tidak tertib dapat berujung pada masalah hukum dan kerugian keuangan negara atau daerah. Ia menekankan pentingnya mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan Inventarisasi dan Pelaporan BMD.
“Pengelolaan BMD tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab administrasi maupun hukum. Pejabat yang berwenang harus bertanggung jawab dalam mengelola, mengurus, menggunakan, dan mempertanggungjawabkan BMD,” tegas Teti.
Ia mengingatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), terutama yang memiliki nilai belanja modal dan volume aset besar, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, RSUD, dan lainnya, untuk lebih cermat dalam mengelola barangnya.
“Ketidaktertiban dalam pengelolaan BMD dapat berdampak buruk pada kualitas laporan keuangan dan menimbulkan kerugian keuangan daerah. BMD harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun hukum,” tegas Teti.
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues
