LOCUSONLINE.CO, GARUT – Cawe-Cawe Kekuasaan . Menjelang perhelatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Garut mulai memanas. Sesuai dengan agenda yang sudah ditetapkan, proses tahapan pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut akan diselenggarakan bulan Agustus 2024 mendatang.
Sejumlah partai politik pemilik suara di DPRD pun sudah melakukan berbagai komunikasi dan konsolidasi, baik dengan tokoh maupun lintas Partai Politik. Bahkan Parpol yang memiliki hak untuk mengikuti kontestasi politik saat ini tengah meracik komposisi koalisi partai dalam rangka memenangkan pemilu bupati wakil bupati di 2024 ini.
Bahkan, saat ini mulai santer terdengar di kalangan elit parpol telah ada koalisi yang terbangun dengan nama pasangan calon yang akan diusung.
Salah satu organ masyarakat yang mengaku sebagai salah satu bagian dari pemerhati kebijakan pemerintahan, Forum Anti Korupsi dan Pemerhati Tata Kelola Anggaran (Fakta Petaka) menegaskan, pihaknya tentu berkepentingan akan proses politik yang kini sedang berporoses.
“Proses penjaringan partai politik menghadapi Pilkada Garut Tahun 2024, nantinya akan membentuk pemimpin pemerintah daerah yaitu bupati dan wakil bupati. Untuk itu, Pemerintah Garut kedepan diharapkan semakin baik dengan nilai-nilai demokrasi, transfarans, clean and good governance dengan tetap sejalan dengan culture masyarakat Garut,” ujar Koordinator Fakta Petaka, Ridwan Arif kepada Locusonline.co, Selasa (04/06/2024).
Sosok Berpotensi Korupsi
Ridwan Arief mengatakan, Parpol yang saat ini punya kewenangan menyodorkan para calon kepala daerah diharapkan memperhatikan kriteria-kriteria objektif pada sosok yang akan diusung dengan memperhatikan berbagai aspek.
“Untuk itu, saya berharap parpol tidak mengusung dan menyodorkan kepada masyarakat pemilih sosok yang dikemudian hari berpotensi menambah carut-marutnya tata kelola anggaran seperti halnya rezim kepala daerah yang sebelumnya yang tidak mampu menangani stunting yang tinggi, kemiskinan ektrem serta banyaknya BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) yang banyak menuai persoalan dan merugi, serta pendapatan asli daerah (PAD) yang tidak kunjung meningkat secara signifikan,” ujar Ridwan.
Ridwan menegaskan, rezim kepala daerah di Kabupaten Garut kedepan, jangan sampai mengulang kembali prilaku yang tidak tegas, sehingga menimbulkan banyaknya pejabat pemkab yang tersandung isu korupsi sehingga kerap berurusan dengan aparat penegak hukum.
“Bupati Garut kedepan harus benar-benar tegas serta bisa menjadi pembina yang baik. Jangan biarkan satu pejabat pun di Kabupaten Garut ini yang melakukan pelanggaran hukum, sehingga oknum pejabat ini harus menjadi penghuni prodeo di masa tuanya,” imbuhnya.
Sosok Calon Bupati Berpotensi Konflik Kepentingan Anggaran
Ridwan Arif mengaku telah melakukan pembicaraan dengan salah satu tokoh di Kabupaten Garut, H. Delit Suparman yang menjadi nahkoda Ormas Pemuda Pancasila (PP) DPC Kabupaten Garut. Pada pertemuannya, Ridwan mengatakan telah bersepakat agar Parpol tidak mengusung calon yang berpotensi memiliki konflik kepentingan dengan pengelolaan anggaran, dimana sosok tersebut orang yang usahanya dalam kegiatan atau sebagai pelaksana kegiatan pada proyek pemerintah.
“Jadi kepala daerah seperti bupati atau wali kota itu jangan sampai memiliki pekerjaan ganda. Jangan sampai kekuasaannya digunakan untuk menguasai proyek-proyek pemerintah, karena itu akan menghilangkan harga dirinya sebagai kepala daerah. Jangan sampai bupati merangkap sebagai calo proyek,” tandasnya.
Sosok Calon Bupati Perusak Lingkungan Jangan Dipilih Parpol
Selain itu, sambung Ridwan, jangan sampai sosok yang berpotensi pada perusakan dan eksploitasi lingkungan hidup terpilih menjadi Bupati garut. Salah satu sosok yang tidak diharapkan seperti itu adalah adalah calon bupati yang berpotensi melakukan pengerukan sumberdaya secara ilegal dan ugal-ugalan seperti tambang pasir, perusakan dan pemanfaatan hasil hutan serta pencemaran lingkungan hasil dari limbah industri.
“Partai Politik yang akan mengusung calon bupati harus ekstra hati-hati. Jangan sampai memilih calon-calon yang berpotensi merusak alam. Jangan sampai lingkungan di Kota Garut yang begini indah dan asri bisa rusak karena ulah oknum para pemimpinnya,” terangnya.
Parpol Jangan Sodorkan Sosok Berpotensi Mengindustrialisasi Hukum Sebagai Alat Sandera Pejabat
“Kita juga bersepakat agar Parpol tidak mengusung sosok yang berpotensi cawe-cawe anggaran dan kekuasaan dengan memanfaatkan oknum kekuasaan tertentu dalam kepentingannya. Atau dalam istilah lain dengan menjadikan hukum sebagai alat sandera dan mengindustrialisasi hukum demi kepentingan cawe-cawe anggaran dan kekuasaan,” beber Ridwan.
Harapkan Pilkada Garut Aman dan Kondusif
Sementara itu, H. Delit Suparman juga berharap agar pemilu kada 2024 di Garut dapat berjalan demokratis, aman dan kondusif.
“Kita berharap pilkada garut ini berjalan demokratis, aman dan kondusif mulai dari tahapan saat ini hingga ke hari pemilihan nanti. Dan tanpa dampak polarisasi masyarakat yang terbelah secara tajam, yang tentu tidak diharapkan,” tegas Delit Suparman.
Demikian berita “Masyarakat Garut Berharap Parpol Tak Usung Sosok yang Berpotensi Cawe-Cawe Kekuasaan Dengan Memanfaakan Hukum Sebagai Alat Sandera” semoga bermanfaat. (asep ahmad)
Ikuti saluran Youtube Locusonline
Scan this QR-code!
