Ridwan Arief mengatakan, Parpol yang saat ini punya kewenangan menyodorkan para calon kepala daerah diharapkan memperhatikan kriteria-kriteria objektif pada sosok yang akan diusung dengan memperhatikan berbagai aspek.
“Untuk itu, saya berharap parpol tidak mengusung dan menyodorkan kepada masyarakat pemilih sosok yang dikemudian hari berpotensi menambah carut-marutnya tata kelola anggaran seperti halnya rezim kepala daerah yang sebelumnya yang tidak mampu menangani stunting yang tinggi, kemiskinan ektrem serta banyaknya BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) yang banyak menuai persoalan dan merugi, serta pendapatan asli daerah (PAD) yang tidak kunjung meningkat secara signifikan,” ujar Ridwan.
Ridwan menegaskan, rezim kepala daerah di Kabupaten Garut kedepan, jangan sampai mengulang kembali prilaku yang tidak tegas, sehingga menimbulkan banyaknya pejabat pemkab yang tersandung isu korupsi sehingga kerap berurusan dengan aparat penegak hukum.
“Bupati Garut kedepan harus benar-benar tegas serta bisa menjadi pembina yang baik. Jangan biarkan satu pejabat pun di Kabupaten Garut ini yang melakukan pelanggaran hukum, sehingga oknum pejabat ini harus menjadi penghuni prodeo di masa tuanya,” imbuhnya.
Sosok Calon Bupati Berpotensi Konflik Kepentingan Anggaran
Ridwan Arif mengaku telah melakukan pembicaraan dengan salah satu tokoh di Kabupaten Garut, H. Delit Suparman yang menjadi nahkoda Ormas Pemuda Pancasila (PP) DPC Kabupaten Garut. Pada pertemuannya, Ridwan mengatakan telah bersepakat agar Parpol tidak mengusung calon yang berpotensi memiliki konflik kepentingan dengan pengelolaan anggaran, dimana sosok tersebut orang yang usahanya dalam kegiatan atau sebagai pelaksana kegiatan pada proyek pemerintah.
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues
