“Sederhana menurut saya, DPMD tinggal memberikan bukti salinan bahwa pemerintahan Desa telah melaksanakan amanat Pasal 28 ayat (1) UU Desa, yaitu pemerintah desa telah memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran, jangan membuat alibi lain-lain, ini malah dihubungkan ke LPPD, kan ngaco,” ucap Asep.
Padahal, kata Asep, Inspektorat telah menegur DPMD Garut agar melaksanakannya, tapi tidak diindahkan. Jadi jangankan rakyat biasa, pengawas internal pun tidak didengar, ditambah Pj. Bupati Garut pun dinilai ngaco.
“Jadi sama-sama ngaco. DPMD sendiri menyebutkan, kalau bukti penyampaian informasi tertulis kepada masyarakat menjadi syarat pencairan dana desa, tapi malah diahap sendiri pernyataannya. Kalau Garut terus dibiarkan melanggar aturan, hancur sudah, rakyat hanya jadi barang dagangan oknum pejabat nantinya,” tegas Asep.
Sampai berita ini ditayangkan, Pj. Bupati Garut, Barnas Adjidin dan Kepala DPMD Kabupaten Garut belum terkonfirmasi. (Asep Ahmad/Red.01)
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues
