Interupsi dari Ketua Komisi I tersebut dijawab oleh pimpinan dewan, Budi Prasetyo. Budi menjelaskan bahwa apa yang dibacakan oleh sekretaris DPRD hanya berupa draf Surat Keputusan (SK).
“Jadi, apa yang disampaikan oleh Pak Harsono berkaitan dengan posisi kami di DPRD tidak untuk menyetujui atau tidak menyetujui. Draf SK yang dibacakan oleh sekretaris DPRD hanya untuk menyetujui draf SK. Jadi, dalam rapat paripurna, daftar SK yang dibacakan oleh Sekretaris DPRD tidak ditujukan untuk menyetujui, kami hanya menawarkan SK yang dibacakan. Jika ada kata ‘menyetujui’ dalam konteks redaksional, biarlah direvisi terlebih dahulu,” jelas Budi
Editor: Red
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues
