LOCUSONLINE, GARUT – Inovasi Pembayaran BPJS Kesehatan Kabupaten Garut, saat ini berada di peringkat 25 dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat dalam hal cakupan Universal Health Coverage (UHC), dengan capaian 89,76%. Dari total penduduk, 2.486.906 jiwa terdaftar dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), namun tingkat keaktifan hanya mencapai 63,27%.
Untuk mempercepat pencapaian UHC, Pemerintah Kabupaten Garut memperkenalkan Program Inovasi Pendanaan Masyarakat Peduli Jaminan Kesehatan (PIPMPJK). Program ini diinisiasi oleh Agus Dinar, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) Bappeda Kabupaten Garut.
“Realisasi UHC adalah tugas yang diamanahkan oleh Undang-Undang, bahwa pemerintah harus menjamin pelayanan kesehatan melalui JKN dengan segmentasi kepesertaan untuk melindungi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan,” ungkap Agus Dinar pada Rabu (17/7/2024).
Dengan PIPMPJK, iuran BPJS Kesehatan untuk Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) akan dikumpulkan secara bersama-sama oleh donatur, badan usaha, atau perorangan, dengan fokus pada masyarakat Tidak Mampu.
Inovasi Pembayaran BPJS Kesehatan ini akan menjadi bagian dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau Corporate Social Responsibility (CSR) sesuai UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan PP Nomor 47 Tahun 2017 tentang TJSL Perseroan Terbatas.
Program ini didukung oleh Perpres Nomor 82 Tahun 2017, yang memungkinkan iuran PBPU dan Peserta Penerima Upah (PPU) dibayarkan oleh peserta atau pihak lain atas nama peserta. Data dari bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Garut menunjukkan bahwa terdapat 242.900 peserta non-JKN terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tersebar di 42 kecamatan di Kabupaten Garut. Setelah verifikasi dan validasi, terdapat 32.398 peserta non-JKN terdaftar di DTKS yang berafiliasi dengan 42 badan usaha di Kabupaten Garut.
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues
