“Ada dugaan kuat keberpihakan dari pihak penyidik, bahkan lebih jauhnya adanya dugaan rekayasa kasus, karena nama Megi Setiadi yang dengan jelas disebut dalam BAP tidak pernah dimintai keterangannya,” ujar pelapor, Asep Muhidin, SH., MH kepada media.
<span;>Menurutnya, merujuk pada Pasal 10 ayat (2) huruf c Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan “Setiap pejabat Polri dalam etika kelembagaan, larangan dalam penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, dapat berupa merekayasa dan memanipulasi perkara yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka penegakan hukum”.
“Akibat perbuatan oknum penyidik Polres Garut ini, diduga keras melanggar kode etik kepolisian dan dugaan adanya Disparity of Stencing (disparitas pidana) penegakan hukum pidana dalam penanganan perkara pidana yang bertugas di wilayah hukum Kepolisian Resort Garut, Polda Jawa Barat,” jelasnya.
Berdasarkan pernyataan pelapor, jumlah oknum penyidik yang diadukan atau laporkan berjumlah 6 orang, termasuk penyidik pembantu. Sebelum dilaporkan ke Mabes Polri, pihaknya sudah menyampaikan surat resmi kepada Polres Garut.
“Padahal kami sudah menyampaikan surat resmi agar ada pengembangan dalam kasus pengeroyokan sebagaimana diatur Pasal 170 ayat (1). Itukan dengan tenaga bersama-sama, lalu kenapa atas nama Megi Setiadi yang jelas bersama-sama melakukan penganiayaan bahkan memvidiokan tidak pernah dimintai keterangan,” tandasnya.
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues
