Ini merupakan kejadian luar biasa pada sejarah lembaga kejaksaan, karena seolah-olah penegak hukum boleh melanggar hukum karena ada kewenangan diskresioner, bahaya bagi kepastian hukum dan keadilan. Akan semakin mahal bagi masyarakat, tutup Asep.
Sementara, hingga berita ini diterbitkan, Kejaksaan masih memilih menutup diri memberikan keterangan pers kepada wartawan terkait adanya Praperadilan yang diajukan warga Garut terhadap diterbitkannya SP3 kasus dugaan korupsi Reses dan dana BOP pimpinan DPRD Garut tahun 2014-2019. (Asep Ahmad).
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues
