“Titik atau batas untuk menentukan usia minimum dimaksud dilakukan pada proses pencalonan yang bermuara pada penetapan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah,” ucap dia.
Pengesahan revisi PKPU Pilkada ini menjadi langkah penting dalam menyesuaikan regulasi dengan putusan MK, sehingga proses Pilkada 2024 dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Editor: Red

Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues