Asep mengatakan, saat persidangan dirinya sempat meminta pendapat kepada ahli, bagaimana jika SOP yang dibuat salah satu lembaga, tetapi malah tidak dilaksanakan oleh lembaga tersebut. Dan saat itu, ahli menjelaskan, SOP dibuat sebagai landasan selama melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang ditentukan.
“Menurut ahli, idealnya SOP itu dibuat untuk ketertiban pelaksanaan tugas. Ketika SOP itu dilanggar, maka harus dihukum agar tidak ada pelanggaran. Pelanggaran itu tentu penyelesaiannya, dan diputuskan oleh atasannya. Kalau tidak ada putusan dari atasannya, maka bisa dibawa ke jalur hukum,” terang Asep.
Atas keterangan atau pendapat saksi ahli, Asep kembali menegaskan alasan dirinya merasa kecewa atas perkara yang ditangani pihak Kejari Garut yang dianggap tidak profesional serta tidak sesuai SOP dan Peraturan Jaksa Agung (Perja) Republik Indonesia.
“Laporan dugaan korupsi yang saya laporkan kepada Kejari Garut saya anggap tidak dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga tidak menemukan titik terang hingga 4 tahun lamanya. Penanganan yang berlarut-larut ini yang menyebabkan saya membawa persoalan ini kepada PTUN Bandung, sebagai lembaga peradilan yang legal,” katanya.
Tiga perkara yang dilaporkan Asep Muhidin kepada Kejari Garut diantaranya, dugaan korupsi pembangunan Joging Track pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Garut dengan dugaan kerugian negara mencapai Rp 300 Juta. Kedua terkait dugaan Tipikor retribusi pembangunan Menara Telekomunikasi / Tower BTS atas nama PT. Gihon Telekomunikasidan ketiga laporan dugaan Tipikor pada Inspektorat Kabupaten Garut.
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues
