“Karena pengeluaran anggaran harus dipertanggung jawabkan. Uang yang digunakan oleh KPU adalah uang negara, uang rakyat yang jelas tata kelola dan pertanggungjawabannya,” tandas Ade.
Selain itu, Ade menegaskan, untuk setia[ pernyataan-pernyataan yang diampaikan Ketua dan pihak lain di lembaga KPU harus dieprtanggungajwabkan. “Ketua KPU harus memiliki integritas, harus punya tanggung jawab dan dipertanggungjawabkan,” terangnya.
Terkait dengan pernyataan Ketua KPU yang bertentangan dengan pengakuan Kadis Kominfo Garut, Margiyanto perlu diverfikasi. “Harus duduk bersama antara KPU Garut dan Diskominfo, karena Diskominfo seolah-olah dirugikan oleh pernyataan Ketua KPU,” jelasnya.
Ketika ditanyakan soal dampak dugaan kebohongan yang dilakukan Ketua KPU, Ade menilai, apabila dan masyarakat yang paham pasti akan mendapatkan dampak dari pernyataan Ketua KPU.
“Karena itulah integritas seorang pejabat dipertaruhkan. Bukan hanya sebagai Ketua KPU saja, melainkan atas nama lembaga KPU juga. Pernyataan bohong yang disampaikan Ketua KPU harus dipertanggungjawabkan secara etik,” terangnya.
Hal dugaan pernyataan bohong atau pembatasan media jangan terulang lagi, harus dikomunikasikan dan dikoordinasikan satu sama lain. Jangan sampai seolah-olah lempar batu sembunyi tangan.
“Dampak dari kebijakan KPU dan dugaan pernyataan bohong yang disampaikan Ketua KPU bisa merugikan media, karena wartawan punya tugas untuk mencari informasi dan menyampaikan berita yang benar sesuai dengan UU Pers,” terangnya.
Kalau tidak ada klarifikasi dari Ketua KPU, tegas Ade, maka tentu akan memiliki dampak yang nyata. Kalau orang-orang paham tentu akan mengatakan kalau Ketua KPU bicaranya tidak benar.
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues
