Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menegaskan bahwa Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja dapat menghambat kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto jika tidak dicabut. Ia menilai UU Cipta Kerja hanya akal-akalan untuk memberikan upah murah kepada pekerja di Indonesia dan meminta Presiden Prabowo untuk menolak UU Cipta Kerja.
“Justru Omnibus Law menghambat kebijakan Presiden Prabowo. Omnibus Law disiapkan untuk menciptakan lapangan kerja,” ujar Said Iqbal. “Yang ada, terjadi PHK di mana-mana, upah termurah se-dunia, bahkan se-dunia akhirat kali, kalau bahasa bercanda kita, se-dunia akhirat upah termurah itu di Jawa Tengah.”
“Silakan periksa, yang paling banyak PHK di mana, di Jawa Tengah,” tambah Said Iqbal.
Said Iqbal menilai UU Cipta Kerja hanya akal-akalan untuk memberikan upah murah kepada pekerja di Indonesia. Dia meminta Presiden Prabowo untuk menolak UU Cipta Kerja. “Berarti buat apa ada Omnibus Law, Itu hanya akal-akalan,” ucapnya.
Presiden Prabowo, kata Said Iqbal, harus menunjukkan bahwa dirinya memiliki jiwa ekonomi Pancasila. Penerapan UU Cipta Kerja, menurut Said Iqbal, adalah bentuk neokapitalisme.
“Kalau Pak Prabowo kabinetnya mengulang kembali apa yang sudah diputuskan Omnibus Law oleh pemerintahan sebelumnya, maka pemerintahan Pak Prabowo adalah neokapitalisme,” katanya.
Editor: Bhegin
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
