LOCUSONLINE, BANDUNG – Tantangan Berat Menanti Pemenang Pilkada Jabar 2024: Mengatasi Pengangguran dan Kesenjangan Sosial yang TinggiPilkada Jawa Barat 2024 tidak hanya soal elektabilitas, tetapi juga soal kemampuan para calon dalam mengatasi persoalan daerah yang cukup kompleks.
Dilansir dari hasil survei Litbang Kompas yang digelar pada 1-9 November 2024 menunjukkan bahwa sebagian besar keluhan publik Jabar bermuara pada masalah kesejahteraan masyarakat.
Empat permasalahan yang dinilai paling penting untuk segera ditangani oleh pemerintah daerah adalah:
– Pengangguran karena minimnya lapangan kerja (37,6%)
– Pengentasan warga dari kemiskinan
– Kesulitan memenuhi kebutuhan hidup dasar seperti sandang, pangan, papan, dan air bersih
– Pembangunan infrastruktur yang dinilai masih terbatas
Persoalan ini ironis mengingat kontribusi besar Jawa Barat bagi perekonomian nasional. Provinsi ini menghasilkan PDRB senilai lebih dari Rp 2.000 triliun per tahun, memberikan kontribusi 12% bagi PDB Indonesia. Namun, besarnya kontribusi ekonomi ini belum mampu menyejahterakan masyarakat Jabar secara luas.
Jawa Barat terkenal sebagai sentra industrialisasi nasional, namun wilayah industri di Bekasi, Bogor, Depok, Karawang, Purwakarta, dan Bandung Raya belum mampu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Jabar secara merata. Ironisnya, Jabar termasuk salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki problem pengangguran dan kemiskinan. Pada 2023, jumlah pengangguran di Jabar mencapai 1,8 juta orang, tertinggi secara nasional.
Tingginya angka pengangguran mendorong kemiskinan di Jawa Barat. Pada 2023-2024, jumlah penduduk miskin di Jabar mencapai 3,8 juta jiwa, menduduki peringkat kedua secara nasional setelah Jawa Timur. Kesenjangan sosial di Jabar juga sangat tinggi, dengan indeks gini mencapai 0,425 pada 2023, jauh di atas rata-rata nasional yang sebesar 0,388.
Jawa Barat memiliki karakteristik ekonomi yang beragam, mulai dari sentra pertanian, industrialisasi, hingga pusat perdagangan dan jasa. Kondisi ini menyebabkan peluang ekonomi masing-masing wilayah menjadi sangat variatif. Beberapa daerah sangat maju perekonomiannya, tetapi di daerah lainnya relatif kurang marak dan sepi aktivitas perekonomian bernilai tinggi.
Beberapa daerah di Jawa Barat memiliki sumbangan nilai perekonomian yang tinggi bagi Provinsi Jabar, seperti Kota Bekasi, Kota Bandung, Kabupaten Bekasi, Karawang, Bandung, dan Bogor. Ke-6 wilayah ini menyumbang nilai PDRB bagi Provinsi Jabar pada 2023 masing-masing lebih dari Rp 100 triliun. Masifnya perekonomian di wilayah tersebut dikarenakan pesatnya industrialisasi dan juga maraknya perdagangan barang serta jasa di daerah bersangkutan.
Kondisi ini relatif timpang dengan wilayah lainnya di Jabar yang masih tergolong kecil kontribusi nilai PDRB-nya. Misalnya saja, Kota Banjar, Kota Tasikmalaya, Kota Cirebon, Kota Sukabumi, Kabupaten Pangandaran, Ciamis, Kuningan, Tasikmalaya, Majalengka, dan Subang yang masing-masing hanya memiliki nilai ekonomi wilayah rata-rata kurang dari Rp 50 triliun per tahun.
Perbedaan ekonomi yang signifikan menunjukkan bahwa perekonomian Jabar yang sangat beragam itu belum juga meneteskan kesejahteraan secara luas bagi masing-masing warga masyarakatnya. Daerah sentra pertanian belum secara optimal menyejahterakan para petani; daerah sentra industri belum mampu menyerap tenaga kerja yang berlimpah; serta daerah serta perdagangan dan jasa juga belum mampu menyediakan lapangan pekerjaan secara masif.
Para kandidat calon gubernur Jabar harus sadar bahwa wilayah yang akan mereka pimpin merupakan wilayah emas yang menjadi incaran banyak orang. Pemerintah daerah harus berkolaborasi dengan instansi lainnya untuk menciptakan arus investasi yang tinggi di Jabar agar perekonomian terus tumbuh, menciptakan banyak lapangan kerja, serta menyejahterakan masyarakat Jabar secara merata.
Visi calon gubernur-wakil gubernur diuji untuk mengurai solusi pengangguran dan kesejahteraan yang menjadi problem besar yang dirasakan publik Jabar.
Sumber: Survei Libang Kompas
Editor: Bhegin
