Terkait dengan pelantikan PWNU Jatim, Gus Yahya mengatakan bahwa pelantikan PWNU Jatim masa khidmat 2024-2029 adalah wujud pelaksanaan dari agenda fundamental yang sedang dilaksanakan oleh PBNU, yaitu untuk validasi jajaran pengurus NU dari pusat sampai ke bawah.
“Jadi, kalau ada pengurus PWNU tidak ada yang ikut baiat, tapi mengaku pengurus berarti palsu dan ini penting karena jamiyah ini harus terus menerus dipelihara konsolidasinya,” kata dia.
Ia juga mengingatkan tentang pentingnya konsolidasi jamiyah, yakni konsolidasi tata kelola, konsolidasi sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya pembiayaan, serta konsolidasi agenda. PBNU mempunyai rencana strategis nasional yang nantinya akan dijabarkan sebagai bekal dari rencana strategis dari PWNU, termasuk PWNU Jatim.
Rais Aam PBNU K.H. Miftachul Akhyar menegaskan bahwa pelantikan dan baiat dalam organisasi itu bersifat wajib syar’i, karena pengikut Nabi Muhammad itu meski sudah masuk Islam tetap melakukan baiat kepada Rasulullah.
“Apalagi, di zaman pancaroba yang serba membalik kebenaran dan saling menyesatkan dalam narasi, karena itu Munas (musyawarah nasional) atau Rakernas (rapat kerja nasional) PBNU dan PWNU mungkin perlu merevisi klausul MLB (muktamar luar biasa) agar tidak melahirkan bughot/pemberontakan. Protes kepada negara saja maksimal tetap dengan impeach kepada presiden, bukan negara yang dibubarkan, kalau MLB itu sama saja dengan membubarkan negara,” katanya.
Sementara itu, Ketua Tanfidziyah PWNU Jatim K.H. Abdul Hakim Mahfudz menambahkan upaya menjaga kekompakan itu penting karena perintah agama juga sudah jelas, agar menjaga silaturahmi karena hikmah silaturahmi itu luar biasa, yakni mewujudkan ketenangan, kebersamaan, dan khidmat yang lebih baik untuk masa depan.
