Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Badan Pengembangan dan Informasi (BPI) Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Kemendes PDT, Ivanovich Agusta, Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang APBN Tahun 2025 telah mengatur bahwa penggunaan dana desa, di antaranya diprioritaskan untuk pemanfaatan teknologi informasi dalam percepatan keberadaan desa digital. Desa digital merupakan nomenklatur yang setara dengan Desa Cerdas, sesuai dengan Keputusan Menteri Desa Nomor 55 Tahun 2024.
Ivanovich Agusta mengharapkan “exit strategy” yang dihasilkan dalam workshop tersebut mampu memastikan desa yang telah mengikuti Program Desa Cerdas dapat berkontribusi mempercepat digitalisasi di Indonesia.
“Proyek Percontohan Desa Cerdas berlangsung sejak tahun 2020 dan hingga berakhir pada tahun 2024 ini mendampingi 3.000 Desa Cerdas yang diajukan oleh pemerintah daerah,” kata Ivan.
Editor: Bhegin
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
