Terpisah, Penyelidik dari seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Garut, Cik Muhamad Syahrul, SH mengungkapkan adanya potensi kerugian dari kasus dugaan tindak pidana korupsi DPRD Garut tahun 2014-2019 dengan cara mengurangi kwaitas pekerjaan.
“Korupsi yang dilakukan anggota dewan periode tahun 2014 sampai 2019 dan hal itu sedang diselidiki tapi tiba-tiba ada SP3, padahal mereka melakukan korupsi dengan dasar kwalitas pekerjaan tidak sesuai sekitar tahun 2019 ada potensi kerugian Negara dari BOP sebesar Rp. 40 Milyar dan Pokir Rp. 140 Milyar,” sebut Cik Muhamad Syahrul, SH, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Garut bidang Tindak Pidana Khusus saat memberikan kesaksian di Pengadilan Negeri Garut dibawah sumpah.
Baca juga :
Perbedaan penjelasan antara Kepala Kejaksaan Negeri Garut dengan penyelidik pada bidang Tindak Pidana Khusus menimbulkan kecurigaan terhadap organ Lembaga Kejaksaan.
Sementara salah satu perkumpulan Masyarakat Gerbang Literasi Masyarakat Perjuangkan Keadilan (GLMPK) mengaku merasa miris dengan adanya silang pendapat di tubuh Lembaga penegak hukum, karena itu dapat memperlihatkan secara nyata adanya Conflict of interest.
Lihat juga :
Fakta Mengejutkan Kerugian Keuangan Negara Capai Tp. 180 Milyar
“Kalau dilembaga penegak hukum Kejaksaan sudah ada benturan kepentingan, maka situasi ketika pertimbangan pribadi seseorang memengaruhi atau bahkan mengesampingkan profesionalitasnya dalam menjalankan tugas sebagai jaksa yang harus berdasarkan fakta dan data. Ini wajib diuji melalui Upaya hukum Praperadilan. Namun jangan sedikit-sedikit dokumen rahasia negara, nantinya berlindung di alas an rahasia negara. Padahal jaksa punya kewajiban mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada Masyarakat/public karena mereka bekerja itu digajih oleh uang rakyat,” tegas Bakti.
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues
