HukumKorupsiNasionalNews

Desk Pencegahan Korupsi Menko Polkam Selamatkan Rp6,7 Triliun Uang Negara

Bhegin Syah
×

Desk Pencegahan Korupsi Menko Polkam Selamatkan Rp6,7 Triliun Uang Negara

Sebarkan artikel ini
Desk Pencegahan Korupsi Menko Polkam Selamatkan Rp6,7 Triliun Uang Negara dalam kurun waktu tiga bulan sejak dibentuk pada Oktober 2024.
Menko Polkam Budi Gunawan (tengah) saat menggelar rapat koordinasi pencegahan korupsi di gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis 2-1-2025

LOCUSONLINE, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Budi Gunawan, mengumumkan bahwa desk pencegahan tindak pidana korupsi di bawah koordinasinya telah berhasil menyelamatkan uang negara sebesar Rp6,7 triliun dalam kurun waktu tiga bulan sejak dibentuk pada Oktober 2024.

Penyelamatan uang negara ini dilakukan melalui penanganan berbagai kasus korupsi oleh berbagai instansi di bawah desk tersebut, termasuk Kejaksaan Agung, Polri, KPK, BPK, OJK, dan beberapa instansi terkait.

“Dalam kurun waktu setelah dibentuknya desk pada bulan Oktober 2024 hingga saat, ini lebih kurang 3 bulan, desk telah berhasil menyelamatkan kerugian negara lebih kurang Rp6,7 triliun,” kata Budi Gunawan saat ditemui di gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis.

Budi Gunawan, yang akrab disapa BG, menegaskan bahwa capaian ini merupakan bukti komitmennya dalam menjalankan perintah Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas korupsi di 100 hari pertama kerja kabinet.

“Capaian tersebut merupakan bentuk komitmen pihaknya dalam menjalankan perintah Presiden Prabowo Subianto yakni memberantas korupsi di 100 hari pertama kerja kabinet,” kata BG.

Meskipun telah berhasil menyelamatkan uang negara dalam jumlah yang signifikan, BG memastikan bahwa kinerja desknya tidak akan mengendur. Beragam upaya pencegahan dan pengungkapan kasus korupsi akan terus dilakukan sesuai dengan amanat Presiden.

Budi juga meminta seluruh instansi pemerintah untuk membantu pencegahan korupsi di internal dengan menciptakan birokrasi yang transparan, seperti dengan menggunakan sistem digital dalam pengadaan barang dan jasa.

“Desk akan terus mendorong penggunaan teknologi digital seperti e-katalog, kemudian e-goverment di seluruh kementerian lembaga dan pemerintah daerah untuk mengurangi risiko-risiko atau peluang-peluang terjadinya korupsi,” jelas BG.

BG juga meminta kepada seluruh kementerian dan lembaga untuk melaporkan sedini mungkin jika menemukan indikasi tindakan korupsi di tempat masing-masing. Ia yakin bahwa sinergisitas antara desk pencegahan korupsi dan seluruh kementerian atau lembaga dapat memaksimalkan pencegahan korupsi dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan sesuai visi Presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga  Gempa M6,3 Guncang Wilayah Kepulauan Talaud, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami

“Sehingga dapat tercipta tata kelola pemerintahan yang semakin bersih semakin transparan sebagaimana visi Bapak Presiden Prabowo Subianto,” jelas BG.

Editor: Bhegin

Bergabunglah dengan Tim Jurnalis Kami!

Apakah kamu memiliki passion dalam menulis dan melaporkan berita? Inilah kesempatan emas untuk bergabung dengan situs berita terkemuka kami! Locusonline mencari wartawan berbakat yang siap untuk mengeksplorasi, melaporkan, dan menyampaikan berita terkini dengan akurat dan menarik.

Daftar

🔗 Tunggu apa lagi!

Daftar sekarang dan jadilah bagian dari tim kami!


zonaintegritaspdamtirtaintankabupatenGarut_8001
zonaintegritaspdamtirtaintankabupatenGarut_8004
zonaintegritaspdamtirtaintankabupatenGarut_8005
zonaintegritaspdamtirtaintankabupatenGarut_8002
zonaintegritaspdamtirtaintankabupatenGarut_8003
previous arrow
next arrow

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

banner-amdk-tirta-intan_3_2
banner-amdk-tirta-intan_3_3
banner-amdk-tirta-intan_3_1
previous arrow
next arrow