LOCUSONLINE, JAKARTA – Ombudsman Sarankan Kemendagri Perbaiki Juknis Perjanjian Kinerja: Ombudsman RI menyarankan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menyusun petunjuk teknis (juknis) perjanjian kinerja yang lebih komprehensif dalam meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan, khususnya terkait perekaman dan pencetakan KTP elektronik (e-KTP). Hal ini dilakukan untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya malaadministrasi.
Anggota Ombudsman, Jemsly Hutabarat, mengungkapkan bahwa terdapat potensi malaadministrasi dalam perjanjian kinerja yang tertuang dalam Keputusan Mendagri Nomor 100.4.6-635 Dukcapil Tahun 2024. Juknis tersebut hanya berfokus pada data penduduk yang telah memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), tanpa menjangkau masyarakat yang belum memiliki NIK sesuai dengan ketentuan Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
“Dengan demikian belum menyasar kepada masyarakat yang belum memiliki NIK sesuai dengan ketentuan Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa seluruh masyarakat wajib memiliki e-KTP,” ucap Jemsly seperti dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.
Ombudsman Temukan Keterbatasan Akses dan Sarana Prasarana
Ombudsman juga menemukan beberapa keterbatasan dalam akses lokasi dan sarana prasarana perekaman dan pencetakan e-KTP. Pelayanan pencetakan e-KTP sebagian besar hanya dapat dilakukan di Kantor Disdukcapil, padahal berdasarkan Permendagri Nomor 120 Tahun 2017, UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau tempat pelayanan e-KTP di kecamatan memiliki kewenangan untuk menerbitkan e-KTP.
Ombudsman juga menemukan beberapa alat rekam dan cetak e-KTP yang rusak dan usang, sehingga jumlah pengguna harus dibatasi. Dalam pelayanan jemput bola, Ombudsman menemukan berbagai keterbatasan, seperti keterbatasan akses karena kondisi geografis, keterbatasan anggaran, jaringan internet yang tidak stabil, dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus KTP.
Saran Ombudsman untuk Perbaikan
Ombudsman menyarankan agar Dirjen Dukcapil Kemendagri:
– Menyusun juknis sebagai pelaksana Permendagri Nomor 60 Tahun 2021, dengan menambah target kinerja secara khusus kepada masyarakat yang belum memiliki NIK.
– Menyeragamkan penghitungan capaian pencetakan e-KTP dan memperjelas pelaksanaan pemenuhan capaian kinerja di tingkat desa.
– Menyusun arahan agar Kepala Disdukcapil di daerah melakukan upaya percepatan percetakan e-KTP-el di UPT Disdukcapil maupun desa, meningkatkan sarana dan prasarana, dan meningkatkan sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan bagi petugas operator.
– Melaksanakan sosialisasi terkait kewajiban dan kemanfaatan KTP secara berkala kepada masyarakat dan berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Digital (Diskomdigi) serta BAKTI Komdigi guna pelaksanaan jemput bola pada daerah yang terbatas akses internet.
– Menyusun arahan kepada kepala daerah untuk membuat mekanisme pengambilan blanko e-KTP dengan melibatkan badan penghubung masing-masing dan mendukung pelaksanaan kegiatan Disdukcapil dengan mengalokasikan anggaran kegiatan.
Apresiasi untuk Praktik Baik
Ombudsman juga menyampaikan apresiasi atas praktik baik yang telah dilakukan Ditjen Dukcapil dan Disdukcapil di daerah, seperti penuntasan perekaman dan pencetakan e-KTP dalam rangka Pemilu dan Pilkada Tahun 2024, pelaksanaan program jemput bola ke masyarakat kategori rentan, dan terobosan dengan kebijakan perekaman dan pencetakan e-KTP di kecamatan dan sebagian desa.
Editor: Bhegin
Bergabunglah dengan Tim Jurnalis Kami!
Apakah kamu memiliki passion dalam menulis dan melaporkan berita? Inilah kesempatan emas untuk bergabung dengan situs berita terkemuka kami! Locusonline mencari wartawan berbakat yang siap untuk mengeksplorasi, melaporkan, dan menyampaikan berita terkini dengan akurat dan menarik.🔗 Tunggu apa lagi!
Daftar sekarang dan jadilah bagian dari tim kami!
