LOCUSONLINE, GARUT – Kejaksaan Negeri Garut telah menghentikan kasus dugaan korupsi pembangunan jogging track di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Garut (Dispora Garut) tahun anggaran 2022. Kasus ini dihentikan setelah kerugian negara sebesar Rp 313 juta lebih dikembalikan.
Hal ini tertuang dalam surat resmi Kejari Garut tertanggal 31 Desember 2024, yang disampaikan kepada Asep Muhidin, SH., MH, dan diperlihatkan kepada Locus Online.co.
“Menindaklanjuti laporan/pengaduan, Kejaksaan Negeri Garut telah melakukan kegiatan puldata/Pulbaket dan penyelidikan. Kami juga meminta bantuan penghitungan audit investigasi kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Garut. Inspektorat Daerah Kabupaten Garut kemudian menerbitkan laporan hasil audit investigasi pengujian kualitas kegiatan penataan area jogging track di kawasan SOR R.A.A Adiwidjaya tahun 2022,” tulis dalam surat tersebut.
Asep Muhidin, yang menerima surat rahasia tersebut, memutuskan untuk mempublikasikannya. Menurutnya, sifat kerahasiaan tidak lagi mengikat karena informasi ini penting untuk diketahui publik agar semua pihak memahami dan mendapatkan pendidikan hukum dari lembaga penegak hukum.
Asep menyebutkan bahwa hasil audit Inspektorat menunjukkan kerugian negara mencapai Rp 313.212.414,06. Kerugian tersebut disebabkan oleh kekurangan volume material pada jogging track. Inspektorat merekomendasikan pengembalian kerugian ke rekening kas daerah dalam waktu 60 hari terhitung sejak 3 Juni 2024.
Asep menyoroti kurangnya apresiasi kepada masyarakat yang telah berperan dalam mengembalikan kerugian negara.
“Selama ini, di Kabupaten Garut, belum ada apresiasi nyata dari pemerintah dan lembaga penegak hukum kepada masyarakat, ormas, dan LSM yang aktif mengungkap kasus korupsi. Yang ada hanyalah prestasi lembaga penegak hukum atas keberhasilannya mengembalikan kerugian negara. Padahal, Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PP 71/2000) menyebutkan bahwa setiap orang, organisasi masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat yang berjasa dalam membantu pencegahan atau pemberantasan tindak pidana korupsi berhak mendapat penghargaan,” beber Asep.
Asep menambahkan bahwa Pasal 8 PP 71/2000 secara jelas mengatur tentang premi atau penghargaan yang harus diberikan kepada masyarakat, yaitu sebesar 2 permil (0,2%) dari kerugian yang dikembalikan.
“Jangankan mengingat perintah Peraturan Pemerintah, apresiasi atau ucapan terima kasih saja tidak ada. Mereka merasa merekalah yang berjasa. Padahal, tanpa laporan atau pengaduan dari masyarakat, aparat penegak hukum tidak akan tahu adanya dugaan korupsi, kecuali temuan mereka sendiri,” sindir Asep.
Asep mengkritik karakter penegak hukum di Kabupaten Garut yang seolah-olah tidak menghargai peran masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi.
“Tanpa peran serta masyarakat, bagaimana mungkin aparat penegak hukum tahu adanya dugaan korupsi di mana pun? Mayoritas pengaduan datang dari masyarakat, LSM, atau ormas, tetapi tidak pernah ada apresiasi sedikit pun kepada mereka,” tegas Asep.
Pewarta: Asep Ahmad/ Red.01
Editor; Bhegin
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues
Bergabunglah dengan Tim Jurnalis Kami!
Apakah kamu memiliki passion dalam menulis dan melaporkan berita? Inilah kesempatan emas untuk bergabung dengan situs berita terkemuka kami! Locusonline mencari wartawan berbakat yang siap untuk mengeksplorasi, melaporkan, dan menyampaikan berita terkini dengan akurat dan menarik.🔗 Tunggu apa lagi!
Daftar sekarang dan jadilah bagian dari tim kami!
