“Selama ini, di Kabupaten Garut, belum ada apresiasi nyata dari pemerintah dan lembaga penegak hukum kepada masyarakat, ormas, dan LSM yang aktif mengungkap kasus korupsi. Yang ada hanyalah prestasi lembaga penegak hukum atas keberhasilannya mengembalikan kerugian negara. Padahal, Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PP 71/2000) menyebutkan bahwa setiap orang, organisasi masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat yang berjasa dalam membantu pencegahan atau pemberantasan tindak pidana korupsi berhak mendapat penghargaan,” beber Asep.
Asep menambahkan bahwa Pasal 8 PP 71/2000 secara jelas mengatur tentang premi atau penghargaan yang harus diberikan kepada masyarakat, yaitu sebesar 2 permil (0,2%) dari kerugian yang dikembalikan.
“Jangankan mengingat perintah Peraturan Pemerintah, apresiasi atau ucapan terima kasih saja tidak ada. Mereka merasa merekalah yang berjasa. Padahal, tanpa laporan atau pengaduan dari masyarakat, aparat penegak hukum tidak akan tahu adanya dugaan korupsi, kecuali temuan mereka sendiri,” sindir Asep.
Asep mengkritik karakter penegak hukum di Kabupaten Garut yang seolah-olah tidak menghargai peran masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi.
“Tanpa peran serta masyarakat, bagaimana mungkin aparat penegak hukum tahu adanya dugaan korupsi di mana pun? Mayoritas pengaduan datang dari masyarakat, LSM, atau ormas, tetapi tidak pernah ada apresiasi sedikit pun kepada mereka,” tegas Asep.
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues
